Jeritan Pengusaha Mal-Ritel: Bu Sri Mulyani, Mohon Tunda PPN 12%!

Co.id Semoga kamu tetap berbahagia ya, Pada Blog Ini aku ingin membagikan pengetahuan seputar internasional. Tulisan Tentang internasional Jeritan Pengusaha MalRitel Bu Sri Mulyani Mohon Tunda PPN 12 Dapatkan gambaran lengkap dengan membaca sampai habis.

1.1. Alphonzus
2.1. Budihardjo
3.1. 57%
4.1. Budihardjo Iduansjah
5.1. Menteri Keuangan Sri Mulyani

Kedua ekonom, Alphonzus dan Budihardjo, menyatakan keprihatinan mereka mengenai rencana pemerintah untuk menerapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Mereka menekankan bahwa jika kebijakan ini tetap diteruskan, maka pemerintah harus memberikan stimulus untuk mendukung daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah.

Alphonzus mengatakan, Dari awal, kami sudah meminta pemerintah untuk menunda kenaikan PPN ini dari 11% menjadi 12%, karena dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang signifikan.

Lebih lanjut, dia menyoroti bahwa kebijakan fiskal yang dirancang untuk meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha telah terbukti efektif dalam meningkatkan transaksi ekonomi. Contohnya termasuk pengurangan pajak hiburan dan pajak parkir daerah yang telah diterapkan sebelumnya.

Menurut Alphonzus, daya beli masyarakat adalah faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi kesehatan konsumsi rumah tangga mencapai 57% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PPN ini berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar 8%.

Senada dengan pernyataan Alphonzus, Budihardjo Iduansjah, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, juga menekankan pentingnya mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut. Dia mengingatkan bahwa daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih dari kondisi sebelumnya, sehingga saat ini, kenaikan PPN dianggap tidak tepat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengisyaratkan bahwa rencana kenaikan ini akan tetap dilanjutkan, meskipun banyak pelaku usaha meminta penundaan. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakpastian yang dihadapi oleh masyarakat dan pelaku usaha.