Mengapa Tindakan Tanpa Instruksi Bisa Jadi Strategi Efektif?

Co.id Selamat membaca semoga bermanfaat. Sekarang saatnya membahas hukum yang banyak dibicarakan. Ulasan Mendetail Mengenai hukum Mengapa Tindakan Tanpa Instruksi Bisa Jadi Strategi Efektif Ikuti penjelasan detailnya sampai bagian akhir.

1.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
2.1. Pasal 49 UU PKDRT

Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meliputi beberapa lingkup, di antaranya suami, istri, anak, serta orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan lainnya seperti perwalian dan pengasuhan. Termasuk juga dalam ruang lingkup ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai anggota keluarga karena telah bekerja untuk membantu rumah tangga tersebut.

Jika seorang pelaku melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan korban mengalami sakit parah atau luka berat, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda maksimum sebesar Rp30 juta. Kekerasan ini tidak hanya fisik namun juga psikis, seperti perbuatan yang menimbulkan rasa takut, kehilangan percaya diri, dan penderitaan mental yang mendalam.

Apabila tindakan kekerasan fisik mengakibatkan kematian, pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 tahun atau denda bisa mencapai Rp45 juta. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mendefinisikan KDRT sebagai ancaman atau pemaksaan yang berlangsung di dalam lingkungan rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya lebih sering dialami oleh perempuan, khususnya istri. Setiap individu yang menjadi korban berhak untuk mendapatkan perlindungan. Dalam Pasal 44 UU PKDRT, pelaku kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga dapat di penjara hingga 5 tahun atau dikenakan denda maksimum Rp15 juta.

Kekerasan seksual, yang sering mencakup pemaksaan hubungan intim tanpa persetujuan, juga diatur di dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 47, pelaku kekerasan seksual dapat dihukum penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda berkisar antara Rp12 juta hingga Rp300 juta. Jika tindakan ini menyebabkan luka berat atau gangguan kesehatan yang serius, hukuman bisa mencapai 20 tahun penjara.

Sangat penting untuk diingat, setiap orang dilarang untuk menelantarkan anggota keluarga dalam rumah tangganya. Penelantaran yang dimaksud termasuk tindakan seperti melarang korban untuk bekerja layak, mengakibatkan korban bergantung secara ekonomi. Berdasarkan Pasal 49 UU PKDRT, pelaku penelantaran dapat dikenakan hukuman penjara hingga 3 tahun atau denda maksimal Rp15 juta.

Bagi mereka yang memerlukan bantuan terkait KDRT, dapat menghubungi call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di nomor 129 atau melalui WhatsApp di 08-111-129-129 untuk mendapatkan penanganan yang sesuai.