Nazaruddin Dek Gam Resmi Memimpin MKD DPR: Langkah Baru Fraksi PAN!

Co.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat data di blog saya yang penuh informasi. Pada Kesempatan Ini saya ingin membedah nasional yang banyak dicari publik. Catatan Singkat Tentang nasional Nazaruddin Dek Gam Resmi Memimpin MKD DPR Langkah Baru Fraksi PAN Jangan skip bagian apapun ya baca sampai tuntas.

1.1. Nazaruddin Dek Gam
2.1. 22 Oktober 2024
3.1. Ketua DPR

Nazaruddin Dek Gam, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), baru saja ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen Senayan pada tanggal 22 Oktober 2024, Nazaruddin mengungkapkan bahwa jika terjadi pelanggaran, sanksi akan diterapkan sesuai ketentuan. Namun, jika tidak terbukti, pihaknya berkomitmen untuk merehabilitasi nama baik anggota DPR yang dilaporkan.

“Kami akan melakukan kerja-kerja menegakkan dan menjaga kehormatan DPR,” tegas Nazaruddin. Dia menambahkan terdapat dua prioritas utama dalam tugas barunya. Pertama, fokus untuk menindaklanjuti setiap laporan dengan perhatian dan profesionalisme. Dia berharap tingkat kehadiran anggota DPR dapat meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Nazaruddin menjelaskan bahwa ada total 17 Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang meliputi 13 Komisi dan beberapa badan lainnya. Pada saat yang sama, Ketua DPR, Puan Maharani, menanyakan kepada anggotanya tentang persetujuan komposisi pimpinan komisi untuk periode 2024-2029.

Prioritas kedua dari MKD adalah membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPR RI. Nazaruddin menekankan bahwa mereka tidak segan-segan akan menjatuhkan sanksi jika ada bukti pelanggaran. “Kami akan memastikan setiap fraksi mendisiplinkan anggotanya,” ujarnya, menegaskan komitmennya untuk menjaga marwah legislatif.

Dalam rapat paripurna yang dilaksanakan untuk menetapkan struktur AKD DPR RI periode 2024-2029, Nazaruddin menyatakan keseriusannya dalam menangani laporan yang masuk dan memulihkan nama baik nama anggota DPR yang tidak bersalah.