Pak Prabowo, Begini Dampak Menakutkan Jika UU Perampasan Aset Tak Diterapkan!

Co.id Halo bagaimana kabar kalian semua? Dalam Blog Ini mari kita telaah internasional yang banyak diperbincangkan. Konten Yang Mendalami internasional Pak Prabowo Begini Dampak Menakutkan Jika UU Perampasan Aset Tak Diterapkan Jangan skip bagian apapun ya baca sampai tuntas.

1.1. non-conviction based
2.1. Rp100 juta

Jika RUU Perampasan Aset disetujui, diperkirakan negara dapat menyita aset yang terkait dengan kejahatan seperti korupsi, pelanggaran lingkungan, dan perpajakan. Aset tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang akan digunakan untuk kepentingan nasional.

Di Jakarta, Yunus Husein, yang merupakan perumus Naskah Akademik RUU Perampasan Aset dan menjabat sebagai Kepala PPATK dari tahun 2002 hingga 2011, menjelaskan betapa pentingnya pengesahan RUU ini untuk Indonesia. Ia menyatakan bahwa RUU ini menerapkan konsep non-conviction based, yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan perampasan aset tanpa perlu memidana pelakunya terlebih dahulu.

Melalui pengesahan RUU Perampasan Aset, negara dapat menyita harta hasil kejahatan, baik itu dari praktik korupsi, narkoba, maupun judi online dan penipuan. Proses perampasan ini berlaku untuk berbagai tindak pidana, termasuk kasus korupsi, tanpa harus mempidanakan individu yang terlibat, selama nilainya tidak melebihi batasan Rp100 juta.

RUU semacam ini telah diadopsi oleh sekitar 60 negara, termasuk Amerika Serikat, yang menunjukkan trennya yang semakin diterima di berbagai belahan dunia sebagai langkah untuk melawan kejahatan dan meningkatkan pendapatan negara.