15.000 Buruh Siap Molak: Mengungkap Alasan di Balik Aksi Mogok Nasional!

Co.id Selamat berjumpa kembali di blog ini. Pada Detik Ini saya ingin menjelaskan lebih dalam tentang internasional. Catatan Singkat Tentang internasional 15000 Buruh Siap Molak Mengungkap Alasan di Balik Aksi Mogok Nasional Dapatkan wawasan full dengan membaca hingga akhir.

Rencana mogok nasional yang dicanangkan oleh buruh mendapatkan perhatian serius sebagai respons terhadap dugaan ketidaktaatan pemerintah dan DPR terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Said Iqbal, keputusan MK menyatakan norma-norma dalam UU tersebut inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum, terutama karena dianggap merugikan hak konstitusi pekerja serta bertentangan dengan prinsip kesejahteraan buruh.

Said menegaskan bahwa tindakan pemerintah yang menyusun peraturan tanpa mengacu pada putusan MK dapat membahayakan kesejahteraan buruh dan berpotensi melanggar konstitusi. “Rencana pemerintah untuk menetapkan upah minimum tanpa mempertimbangkan keputusan MK sangat mencolok, karena mengabaikan hak buruh atas upah yang layak dan stabil,” ujarnya.

Serikat buruh di berbagai tingkat, dari pusat hingga daerah, akan mengirimkan surat resmi kepada kepolisian untuk mematuhi prosedur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. MK telah memutuskan bahwa terdapat 21 norma hukum dalam UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama terkait pengaturan upah minimum dan hak-hak ketenagakerjaan.

Rencana mogok nasional ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, melibatkan buruh dari lebih dari 15.000 pabrik dan sektor jasa, termasuk pelabuhan dan transportasi. “Hal ini merupakan bentuk unjuk rasa serempak, bukan sekedar mogok kerja, dan diharapkan akan melibatkan sekitar 5 juta buruh dari berbagai sektor di seluruh Indonesia,” ungkap Said. Ia juga menyatakan bahwa pemberitahuan resmi kepada Mabes Polri, Polda, dan Polres di seluruh Indonesia telah disiapkan sebagai bagian dari upaya hukum yang sah.

Said Iqbal mengungkapkan bahwa usulan dari APINDO dan KADIN yang diterima oleh pemerintah mengenai perhitungan upah minimum tidak mencerminkan keadilan bagi buruh. Ia menambahkan bahwa norma hukum mengenai upah minimum yang dijelaskan dalam putusan MK sangat fundamental bagi kesejahteraan buruh. “Keputusan MK menegaskan perlunya upah minimum yang adil dan tidak hanya menguntungkan pihak pengusaha,” tegasnya.

Jadwal mogok nasional ini direncanakan berlangsung dari 19 November hingga 24 Desember 2024, menandai sikap tegas buruh dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang dirasa terabai.

Terima kasih telah mengikuti pembahasan 15000 buruh siap molak mengungkap alasan di balik aksi mogok nasional dalam internasional ini Mudah-mudahan artikel ini membantu memperluas wawasan Anda tingkatkan keterampilan dan jaga kebersihan diri. Mari berbagi kebaikan dengan membagikan ini. lihat juga konten lainnya. Sampai berjumpa.