7 Alasan Mengapa ICC Ingin Menangkap Pemimpin Negara Tetangga RI: Skandal Penindasan terhadap Umat Muslim

Co.id Semoga kamu tetap berbahagia ya, Dalam Tulisan Ini aku mau menjelaskan apa itu internasional secara mendalam. Tulisan Yang Mengangkat internasional 7 Alasan Mengapa ICC Ingin Menangkap Pemimpin Negara Tetangga RI Skandal Penindasan terhadap Umat Muslim Jangan diskip ikuti terus sampai akhir pembahasan.

Karim Khan, Kepala Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), mengungkapkan bahwa panggilan penangkapan untuk Min Aung Hlaing, pimpinan junta Myanmar, mengikuti penyelidikan yang dimulai pada tahun 2019. Pemberitahuan ini muncul tak lama setelah ICC mengeluarkan surat perintah serupa untuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, serta mantan menteri pertahanan dan kepala militer Hamas.

Ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa Min Aung Hlaing bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama tindakan keras terhadap etnis Rohingya, tambah Khan pada hari Rabu terkait perkembangan izin penangkapan ini.

Akibat aksi kekerasan tersebut, banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi, termasuk pemerkosaan, pembakaran, dan pembunuhan. Min Aung Hlaing merupakan kepala angkatan bersenjata selama pemerintahan Aung San Suu Kyi, yang telah digulingkan oleh kudeta pada tahun 2021.

Setelah kudeta, Min Aung Hlaing terlihat secara berkala dalam berita dengan melaksanakan inspeksi proyek infrastruktur dan memberikan bantuan kepada anggotanya. Namun, hubungan internasionalnya tampak terbatas hanya kepada sekutu dekat seperti China dan Rusia, keduanya tidak terdaftar sebagai anggota ICC.

Pernyataan ICC ini ditanggapi skeptis oleh junta Myanmar. Mereka mengklaim bahwa keputusan tersebut mengandung kepentingan politik dan tidak diakui oleh pihak mereka. Menurut analis David Mathieson, situasi ini menunjukkan bahwa hak-hak pengungsi Rohingya sering diabaikan, dengan 750.000 di antaranya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh akibat kekerasan yang melanda.

Sejak kudeta, Myanmar mengalami ketidakstabilan yang mendalam, dengan konflik bersenjata yang berlangsung hingga saat ini. Min Aung Hlaing dikenal jarang bepergian ke luar negeri, dengan kunjungan internasionalnya hanya terjadi ke negara-negara sekutu. Pemerintah Myanmar sendiri tidak mengakui Rohingya sebagai etnis di negara tersebut, melainkan mencap mereka sebagai orang asing.

Jika surat perintah ini dilaksanakan, 124 negara anggota ICC diwajibkan untuk menangkap Min Aung Hlaing saat ia memasuki wilayah mereka. Namun, reaksi dari negara-negara anggota terhadap keputusan ini masih belum jelas. Banyak yang berharap agar kejahatan terhadap kemanusiaan ini tidak luput dari perhatian, dan keadilan dapat ditegakkan bagi korban-korban di Myanmar.

Sementara itu, masyarakat Rohingya dan warga Myanmar lainnya terus menghadapi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung tanpa henti. Sejumlah organisasi hak asasi manusia menilai tindakan keras militer Myanmar sangat kejam, termasuk pembantaian, pengrusakan desa, dan penggunaan kekuatan bersenjata secara berlebihan.

Setiap langkah untuk mendapatkan akuntabilitas internasional terkesan lamban, dan banyak yang menginginkan agar pelaku kejahatan tersebut diadili sesuai hukum internasional. Dengan situasi yang terus memburuk, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan di Myanmar.