Bahlil Ungkap Skema Bintang Lima: 'Dokumen Tambang Terbang' Terpergok!

Co.id Selamat berjumpa kembali di blog ini. Di Artikel Ini aku mau membahas keunggulan internasional yang banyak dicari. Analisis Mendalam Mengenai internasional Bahlil Ungkap Skema Bintang Lima Dokumen Tambang Terbang Terpergok Baca artikel ini sampai habis untuk pemahaman yang optimal.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum) di lingkungan Kementerian ESDM. Inisiatif ini bertujuan untuk menindaklanjuti penggunaan modus 'dokumen terbang' yang merugikan dalam pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terutama di sektor mineral dan batu bara.

Menurut Bahlil, modus ini mencakup penggunaan dokumen yang ditandatangani oleh Bupati yang telah meninggal dunia, surat pengantar KTP, hingga dokumen yang diambil dari surat pengantar jenazah. Ia menegaskan bahwa situasi ini harus diakhiri dan penegakan hukum perlu diperkuat, terutama dalam proses pengurusannya yang sering kali dipenuhi praktik curang.

Saat berpidato dalam acara Minerba Expo 2024, yang diselenggarakan di Balai Kartini Jakarta pada Senin, 25 November 2024, Bahlil menyerukan perlunya kolaborasi dari semua pihak untuk membersihkan proses izin pertambangan di Indonesia dari praktik tidak beretika. Ia mengingatkan pemerintah daerah, serta Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) di Kementerian ESDM untuk menghindari tindakan yang dapat mengganggu proses penataan IUP.

Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan pengalamannya selama menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, di mana pengabdian dalam menegakan aturan sering dihadapkan pada kasus di mana IUP yang sudah dicabut tiba-tiba diterbitkan kembali. Kami harus bersama-sama menjaga integritas proses ini, tegas Bahlil.

Ditjen Penegakan Hukum yang baru saja mendapatkan persetujuan pembentukan dari Presiden Prabowo Subianto ini akan dipimpin oleh anggota Kepolisian atau TNI. Dengan adanya pengawasan ketat ini, Bahlil berharap setiap konflik terkait IUP dapat diselesaikan secara efisien. Ia menekankan pentingnya menghargai keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA), untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan di sektor energetika nasional.