Banggar DPR Tegaskan: Penundaan PPN 12% Bergantung pada Prabowo!

Co.id Hai semoga harimu menyenangkan. Pada Artikel Ini saya mau menjelaskan manfaat dari internasional yang banyak dicari. Panduan Seputar internasional Banggar DPR Tegaskan Penundaan PPN 12 Bergantung pada Prabowo Mari kita bahas tuntas hingga bagian penutup tulisan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, menegaskan bahwa keputusan untuk menunda atau melanjutkan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terkait peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan sepenuhnya menjadi wewenang Presiden.

Menurut Wihadi, dalam undang-undang tersebut memang diatur mengenai adanya pembebasan untuk beberapa sektor tertentu. Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus terlebih dahulu sebagai upaya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

“Kami ingin menegaskan bahwa PPN 12% ini sesuai dengan undang-undang yang ada. Namun, pelaksanaan dari undang-undang tersebut akan menunggu keputusan dari Presiden,” ungkap Wihadi, yang dikutip pada Minggu, 1 Desember 2024.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis, 28 November 2024. Politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut menambahkan bahwa apa yang disampaikan oleh Luhut terkait penundaan kenaikan PPN dan bantuan sosial (bansos) harus tetap menunggu arahan dari Presiden Prabowo.

“Dalam rapat tadi, kami juga membahas kenaikan PPN 12%. Ini merupakan kewenangan dari eksekutif, dalam hal ini Presiden,” jelas Wihadi. Ia juga menekankan bahwa ada beberapa sektor yang tidak akan dikenakan kenaikan PPN 12%, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, bahan pokok, dan jasa.

Ia memastikan bahwa sebelum tarif PPN dinaikkan menjadi 12% sesuai UU HPP, pemerintah akan memberikan insentif subsidi listrik selama 2-3 bulan. “Stimulus akan diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi agar tidak terbebani lebih lanjut,” tambah Luhut.