Diam-Diam: Kejadian Menarik Ini Terjadi!

Co.id Semoga kalian selalu dikelilingi kebahagiaan ya. Di Kutipan Ini mari kita telaah hukum yang banyak diperbincangkan. Artikel Yang Berisi hukum DiamDiam Kejadian Menarik Ini Terjadi Jangan sampai terlewat simak terus sampai selesai.

Jakarta (ANTARA) - Pada tanggal 21 November, Komisi III DPR RI telah secara resmi menentukan lima Anggota Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029. Penetapan ini dilakukan setelah pemungutan suara yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dalam agenda tersebut, Komisi III DPR juga telah menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap sepuluh nama calon Dewas KPK, di antaranya adalah Wirwazi, Elly Fariani, Wisnu Baroto, dan beberapa nama lainnya. Dari kelima nama yang dipilih, salah satu di antaranya adalah Wisnu Baroto, yang berhasil melewati tahap uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan pada Rabu dan Kamis, 20-21 November 2024.

Wisnu Baroto, yang dilantik oleh Jaksa Agung Burhanuddin pada 21 Oktober 2020, memiliki pengalaman luas dalam menangani kasus-kasus korupsi, di antaranya meliputi kasus suap Bagir Manan serta penyimpangan pengurusan paspor di KJRI Penang, Malaysia. Selain itu, ia juga terlibat dalam penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan Hamdani Amin di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam proses uji kelayakan yang dilaksanakan di Senayan, Jakarta, pada tanggal 20 November 2024, Wisnu Baroto tampil sebagai calon anggota Dewan Pengawas KPK. Ia adalah seorang jaksa berpengalaman yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Jaksa Agung dalam bidang Tindak Pidana Umum. Karirnya di kejaksaaan pun berlanjut dan termasuk menjabat sebagai Kepala Subdit Tindak Pidana Ekonomi di Kejaksaan Agung.

Mulai tahun 2017 hingga 2018, Wisnu menjabat sebagai Direktur Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Dengan penugasannya yang baru sebagai anggota Dewan Pengawas KPK, Wisnu berkomitmen untuk mengimplementasikan perbaikan atas aturan-aturan yang ada, sehingga dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah pelanggaran etik yang melibatkan pimpinan serta pegawai di lembaga anti korupsi tersebut.