DPRD Jakarta Resmikan KUA-PPAS APBD 2025 dengan Anggaran Fantastis Rp91,1 Triliun!

Co.id Halo bagaimana kabar kalian semua? Di Situs Ini aku mau berbagi pengalaman seputar nasional yang bermanfaat. Informasi Mendalam Seputar nasional DPRD Jakarta Resmikan KUAPPAS APBD 2025 dengan Anggaran Fantastis Rp911 Triliun Pelajari detailnya dengan membaca hingga akhir.

1.1. Rp91,1 triliun
2.1. Rp81,68 triliun
3.1. Rp9,45 triliun
4.1. Rp82,32 triliun
5.1. Rp8,81 triliun
6.1. Rp91 triliun
7.1. 1 November 2024

Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mencapai kesepakatan mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Jakarta tahun 2025 yang diusulkan sebesar Rp91,1 triliun. Anggaran ini mencakup pendapatan daerah senilai Rp81,68 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,45 triliun.

Sebelum persetujuan ini, para pimpinan komisi telah memberikan rekomendasi dan masukan hasil dari konsultasi yang diadakan sebelumnya. Kesepakatan ini bertujuan untuk melanjutkan pembahasan mengenai belanja Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 dengan lebih mendetail.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara bertahap untuk meningkatkan jumlah kamera pengintai atau CCTV serta penempatan petugas yang memadai. Dia berharap dengan meningkatnya fasilitas keamanan, dapat menjamin stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.

Dalam pelantikan 106 anggota DPRD DKI Jakarta untuk masa jabatan 2024-2029, Mujiyono juga menyoroti kebutuhan akan tenaga monitoring yang cukup untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka.

Selain itu, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, mendesak agar Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta mengembangkan sistem pengelolaan aset yang lebih efisien. Tahun ini, belanja daerah direncanakan sebesar Rp82,32 triliun, dengan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp8,81 triliun.

Khoirudin, Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, menyampaikan bahwa ada perubahan dalam plafon anggaran menjadi Rp91 triliun lebih, berkat tambahan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dia menjadwalkan penandatanganan nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif pada 1 November 2024.

Di sisi lain, Nova Harivan Paloh, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, juga memberikan rekomendasi untuk peningkatan keamanan melalui pengelolaan CCTV yang lebih baik, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat konflik tinggi. Sementara Suhud merinci perlunya upaya mengambil alih aset-aset daerah yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan keamanan serta kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta.