Empat Ancaman yang Siap Sedot Dompet Warga RI di 2025: Dari BPJS Sampai PPN!

Co.id Assalamualaikum semoga kita selalu bersyukur. Pada Postingan Ini saya ingin berbagi pandangan tentang internasional yang menarik. Informasi Mendalam Seputar internasional Empat Ancaman yang Siap Sedot Dompet Warga RI di 2025 Dari BPJS Sampai PPN Baca sampai selesai untuk pemahaman komprehensif.

Kondisi perekonomian yang sedang melanda Indonesia berpotensi mengganggu kemampuan masyarakat untuk menabung. Menurut data yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), survei konsumen menunjukkan tren penurunan pada proporsi tabungan. Abra El Talattov, Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, berpendapat bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan perubahan pada skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari yang sebelumnya berbasis produk menjadi berbasis individu atau rumah tangga.

Pemerintah juga sedang merencanakan penerapan cukai pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang akan dimulai secara selektif pada tahun 2025. Proyeksi dari berbagai sumber, termasuk CNBC Indonesia, memperkirakan bahwa pada tahun depan, masyarakat Indonesia akan menghadapi meningkatnya tekanan ekonomi. Mulai 1 Januari 2025, pemerintah berencana untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Kenaikan ini tentunya akan berdampak langsung pada beban hidup masyarakat, khususnya bagi kelas menengah ke bawah, yang akan melihat harga berbagai barang, mulai dari pakaian hingga makanan, menjadi lebih mahal. Dengan demikian, masyarakat harus lebih bijaksana dalam memilih BBM yang sesuai dengan kualitas dan harga yang dapat diterima.

Di sisi lain, kenaiakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mungkin terjadi di tahun 2025 menambah daftar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa perubahan terkait penetapan iuran dan tarif layanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menariknya, Ghufron juga menyatakan bahwa meskipun terdapat rencana untuk menaikkan tarif, BPJS Kesehatan berharap untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam penetapan tersebut, termasuk aspek politik dan kemampuan masyarakat untuk membayar. Sejumlah jenis barang dan jasa akan tetap dibebaskan dari PPN, seperti barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan pendidikan.

Untuk subsidi tertentu, anggaran untuk jenis BBM dan LPG tabung 3 kg mengalami penurunan. Dari total anggaran yang sebelumnya sebesar Rp 114,3 triliun, kini turun menjadi Rp 113,7 triliun, dengan rincian seperti adanya penurunan anggaran subsidi untuk jenis BBM tertentu sebesar Rp 40 miliar dan subsidi LPG tabung 3 kg yang menurun sebesar Rp 600 miliar.