Indonesia Butuh Mahkamah Etik Nasional: Langkah Menuju Integritas dan Keadilan!

Co.id Selamat membaca semoga mendapatkan ilmu baru. Pada Waktu Ini saya akan mengulas tren terbaru mengenai nasional. Diskusi Seputar nasional Indonesia Butuh Mahkamah Etik Nasional Langkah Menuju Integritas dan Keadilan Simak penjelasan detailnya hingga selesai.

Meskipun terdapat beberapa lembaga etik di sejumlah institusi, efektivitas keberadaannya masih menjadi bahan perdebatan. Hal ini diungkapkan oleh Juanda, seorang Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Esa Unggul, dalam forum diskusi yang bertajuk Memperkokoh Etika Penyelenggara Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Diskusi ini diadakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Sumatera Utara, Medan, pada tanggal 1 November 2024.

Dalam forum tersebut, Juanda menekankan pentingnya pembentukan Mahkamah Etik Nasional sebagai lembaga independen yang berwenang menindak pelanggaran etika di semua jenjang pemerintahan. Ia juga mencermati perlunya penguatan kurikulum etika di institusi pendidikan agar generasi mendatang dapat menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam profesionalisme mereka.

Di sisi lain, Samsul Rizal, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, turut mengkritik adanya oknum pejabat yang terlibat dalam berbagai skandal, baik di legislatif maupun yudikatif, yang mencerminkan lemahnya integritas dalam pemerintahan. Ia mengharapkan Mahkamah Etik Nasional dapat memberikan sanksi yang tegas dan mandiri dalam menjaga kepatuhan penyelenggara negara terhadap standar etika.

Dalam kesempatan tersebut, Lely Arianie Napitupulu, Guru Besar Komunikasi Politik dari London School of Public Relations, menjabarkan bahwa lemahnya etika di kalangan pejabat dipengaruhi oleh budaya patron-klien yang kental. Juanda pun mengatakan bahwa penerapan etika dalam hukum dan pemerintahan di Indonesia masih sangat lemah.

Ia menegaskan bahwa etika seharusnya menjadi kekuatan utama dalam penegakan hukum dan tidak hanya sekadar menjadi bagian dari norma hukum yang terpisah dari moralitas. Menurutnya, tanpa etika, penyelenggara negara cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang terlihat dari fenomena nepotisme di beberapa daerah.

Juanda juga menyoroti pentingnya pendidikan etika yang kokoh, dimulai dari usia dini hingga perguruan tinggi, untuk menciptakan perubahan yang nyata. Ia menyebutkan bahwa lemahnya penerapan etika menghasilkan paradoks dalam sistem hukum di Indonesia dengan pertanyaan, “Apakah benar Indonesia sudah menjadi negara hukum?”

Ia mencatat bahwa keadilan masih belum terpenuhi, korupsi masih marak, dan kedisiplinan publik masih kurang. Di atas semua itu, tanggal 1 Oktober setiap tahun diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Situasi semakin memperburuk ketika banyak pejabat memperlihatkan gaya hidup mewah, seperti mengenakan pakaian bermerek dan terbang dengan kelas bisnis, yang semakin menjauhkan mereka dari rakyat yang diwakilinya. Ironisnya, ketika mereka bertemu dengan konstituen, sering kali sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan menjadi gambaran nyata antara janji politik sebelum terpilih dan kenyataan setelah menjabat.

Demikian indonesia butuh mahkamah etik nasional langkah menuju integritas dan keadilan sudah saya bahas secara mendalam dalam nasional Silakan aplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari pertahankan motivasi dan pola hidup sehat. Bantu sebarkan pesan ini dengan membagikannya. Sampai bertemu di artikel menarik berikutnya. Terima kasih.