Kadin: Kebijakan Upah yang Tepat Kunci Pertumbuhan Ekonomi RI!

Co.id Dengan nama Allah semoga kita diberi petunjuk. Di Titik Ini saya akan mengulas fakta-fakta seputar internasional. Artikel Dengan Tema internasional Kadin Kebijakan Upah yang Tepat Kunci Pertumbuhan Ekonomi RI Mari kita bahas tuntas artikel ini hingga bagian penutup.

Saleh Husin, seorang pemimpin dalam bidang industri, menguraikan bahwa kebijakan pengupahan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa peningkatan kontribusi industri nasional terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) adalah salah satu strategi yang efektif. Menurutnya, ketentuan yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan pengupahan selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 yang telah diperbarui oleh Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023.

Dalam pandangannya, kebijakan pengupahan harus tetap fokus pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari pengaturan Indeks tertentu di dalam putusan MK, yang menekankan pada kontribusi tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi dan prinsip kehidupan layak bagi pekerja. Ia percaya bahwa sektor industri manufaktur tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Walaupun kontribusi sektor manufaktur saat ini masih berada di angka 18,67% dari PDB Indonesia pada tahun 2023, target kontribusi sebesar 28% untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045 masih memerlukan upaya ekstra. Sektor padat karya diakui sebagai sektor yang sangat sensitif terhadap kebijakan ketenagakerjaan dan pengupahan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan regulasi yang memadai untuk menetapkan upah sektoral tanpa memengaruhi industri secara negatif.

Saleh Husin merujuk pada semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Ia menambahkan bahwa dengan jumlah penduduk yang besar, yaitu 282 juta jiwa, industri padat karya berpotensi menjadi pendorong kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Rencananya, aturan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025 sedang dalam proses penyusunan, dengan target pengumuman yang dijadwalkan pada akhir bulan ini atau awal Desember 2024.

Dari sisi industri, terdapat enam kategori yang termasuk dalam sektor padat karya, mencakup industri makanan-minuman, tekstil, kulit, alas kaki, mainan anak, dan furnitur. Dengan adanya kebijakan yang tepat, diharapkan dapat tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya juga berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.