Kejagung Bereaksi: Tom Lembong Tempuh Jalur Praperadilan Terkait Kasus Impor Gula!

Co.id Assalamualaikum semoga selalu dalam kasih sayang-Nya. Kini mari kita eksplorasi lebih dalam tentang nasional. Informasi Terbaru Tentang nasional Kejagung Bereaksi Tom Lembong Tempuh Jalur Praperadilan Terkait Kasus Impor Gula Jangan lewatkan informasi penting

Pengacara Tom Lembong, yaitu Ari Yusuf Amir, mengungkapkan bahwa kliennya berencana untuk mengajukan gugatan praperadilan. Dalam konferensi pers yang diadakan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 4 November 2024, Ari menyatakan, Kami telah mengumpulkan dan mendiskusikan berbagai hal, serta akan mempertimbangkan secara serius untuk mengajukan praperadilan.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia memberi tanggapan terhadap langkah hukum yang akan diambil oleh Thomas Trikasih Lembong, yang kini menjadi target penetapan tersangka dan penahanan dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan impor gula antara tahun 2015 hingga 2016. Ari mengungkapkan bahwa hingga saat ini mereka sedang mempersiapkan berbagai bahan untuk tindakan praperadilan tersebut.

Ari menambahkan bahwa saat ini belum ada kepastian mengenai waktu pengajuan praperadilan, namun ia berjanji untuk segera memberikan informasi lebih lanjut kepada media. Di dalam pernyataan Ari, dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa praperadilan memang merupakan langkah yang dibenarkan dalam situasi seperti ini.

Berdasarkan peraturan yang ditandatangani Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan, hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diizinkan untuk melakukan impor Gula Kristal Putih (GKP). Proses importasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan domestik yang disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian.

Dalam kasus ini, tercantum sembilan perusahaan swasta yang terlibat, antara lain PT PDSU, PT AF, dan PT AP. Ari menegaskan bahwa mereka keberatan dengan penetapan tersangka serta penahanan yang dilakukan terhadap Tom Lembong. Menurutnya, untuk penetapan tersangka harusnya disertai dengan dua alat bukti yang jelas.

Ari menjelaskan lebih lanjut bahwa surat yang terkait dengan proses penyidikan mencakup periode dari tahun 2015 hingga 2023, menunjukkan kemungkinan adanya tersangka lain yang juga akan terlibat. Jaksa menilai bahwa Tom Lembong seharusnya tidak mengeluarkan izin bagi perusahaan swasta untuk mengimpor Gula Kristal Mentah (GKM) yang kemudian diolah menjadi GKP, meskipun mereka telah memasukkan surat penugasan yang mengizinkan hal tersebut.

Kejagsan Agung juga menyatakan bahwa mereka akan menghormati hak Tom Lembong untuk mengajukan praperadilan. Ari mencatat bahwa terdapat ketidakjelasan dalam penyidikan ini, terutama karena pada tahun 2016 Indonesia mengalami kekurangan stok GKP, yang seharusnya memberikan kesempatan bagi BUMN untuk melakukan impor.

Mengacu pada informasi sebelumnya, tim hukum Tom Lembong juga merasakan ketidakpuasan terhadap penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan. Ada potensi bagi Tersangka lain yang akan dijerat selain Tom Lembong seiring dengan berlanjutnya penyidikan.

Akhirnya, penting untuk mencatat bahwa GKM dan GKP merupakan gula yang digunakan dalam proses produksi, di mana GKP adalah produk akhir yang dapat langsung dikonsumsi. Setelah perusahaan swasta mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI dituduh menjual produk tersebut langsung kepada masyarakat melalui jaringan distributor, dengan biaya yang jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan.