Kemnaker Beri Sinyal Kritis kepada Gubernur Terkait UMP 2025: Apa yang Mengguncang?

Co.id Selamat datang semoga kalian mendapatkan manfaat. Di Situs Ini aku ingin membagikan pengetahuan seputar internasional. Insight Tentang internasional Kemnaker Beri Sinyal Kritis kepada Gubernur Terkait UMP 2025 Apa yang Mengguncang Mari kita bahas tuntas hingga bagian penutup tulisan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan bahwa pengumuman mengenai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2024 tidak akan dilakukan pada hari ini, Kamis, 21 November 2024. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang menegaskan bahwa pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023, yang merupakan perubahan atas PP No 36 Tahun 2021 mengenai pengupahan, disebutkan bahwa UMP untuk tahun berikutnya harus diumumkan paling lambat pada 21 November dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat pada 30 November 2024.

Sunardi, Kepala Biro Humas Kemnaker, menjelaskan bahwa penundaan pengumuman ini merupakan dampak dari putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, Kemnaker mengimbau agar para Gubernur menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum untuk tahun 2025.

Regulasi yang akan datang nantinya akan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk keputusan MK mengenai uji materiil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Proses pembahasan untuk kebijakan upah minimum tahun 2025 melibatkan kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengusaha dan serikat pekerja.

Apabila tanggal pengumuman UMP dan UMK jatuh pada hari Minggu atau hari libur resmi, maka pengumuman tersebut harus dilakukan sehari sebelumnya. Saat ini, regulasi untuk kebijakan upah minimum 2025 masih dalam tahap kajian, sehingga Kemnaker meminta para Gubernur untuk bersabar menunggu informasi terbaru.

Lebih lanjut, Sunardi memberikan jaminan bahwa upah minimum untuk tahun 2025 akan mengalami kenaikan. Pemerintah akan dengan cermat mempertimbangkan semua kepentingan, baik pekerja/buruh maupun pengusaha, sehingga kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak.