KPPU Keluarkan 5 Keputusan Strategis dan 11 Usulan Program untuk Pemerintah dalam Waktu 8 Bulan!

Co.id Hai semoga semua sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di Tulisan Ini mari kita ulas internasional yang sedang populer saat ini. Informasi Mendalam Seputar internasional KPPU Keluarkan 5 Keputusan Strategis dan 11 Usulan Program untuk Pemerintah dalam Waktu 8 Bulan Ikuti selalu pembahasannya sampai bagian akhir.

Saat ini, perubahan penting sedang dilakukan dalam pengaturan ekstrateritorial dan pengendalian merger, yang kini beralih menjadi notifikasi pra-merger. Selain itu, terdapat kebijakan program leniency dan peningkatan kewenangan dalam memperoleh alat bukti serta melaksanakan eksekusi putusan.

Dalam delapan bulan terakhir, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengajukan sebelas rekomendasi untuk perbaikan kebijakan kepada pemerintah, serta telah memutuskan lima perkara pelanggaran hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha. KPPU kini memasukkan fokus pengawasannya pada sektor pasar digital. Mereka mendorong terciptanya Undang-Undang Pasar Digital untuk mencegah perilaku merugikan dari platform yang menggunakan algoritma, serta mengatasi dampak perdagangan internasional yang dapat menyebabkan ketidaksamaan dalam 'level playing field' bagi pelaku usaha lokal, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan informasi yang diungkap, terdapat sekitar Rp280 miliar dari lebih seratus pelaku usaha yang belum membayar denda terkait pelanggaran persaingan usaha dan tidak dapat dieksekusi oleh KPPU, hal ini disebabkan oleh lemahnya kewenangan yang dimiliki KPPU.

Ketua KPPU, Ifan Fanshurullah Asa, mendesak adanya Instruksi Presiden untuk menyusun peta jalan terkait pengawasan kemitraan UMKM, serta pembentukan lembaga koordinasi kemitraan nasional. Inisiatif ini menjadi salah satu prioritas dalam bidang perekonomian pemerintah dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, KPPU juga menekankan perlunya amandemen terhadap Undang-Undang No. Ketika melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada 31 Oktober 2024, Ketua KPPU menekankan prestasi yang telah dicapai sejak dilantiknya anggota KPPU pada 18 Januari 2024.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah membuka pasar avtur dengan memperkenalkan konsep multi-provider di bandara. Upaya ini ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas.

Lebih jauh, Ifan juga memaparkan sepuluh kontribusi KPPU dalam proses transformasi ekonomi Indonesia, rencana anggaran KPPU untuk tahun 2025 yang sesuai dengan prioritas nasional, serta target indikator kinerja untuk tahun tersebut. Alokasi anggaran dan timeline roadmap KPPU untuk periode 2025-2029 juga menjadi bagian penting dari pembahasan.