Menjelang 21 November: Pengusaha Ungkap Bocoran Penting Mengenai UMP 2025

Co.id Hai semoga kamu selalu dikelilingi orang-orang baik. Di Sesi Ini mari kita diskusikan internasional yang sedang hangat. Catatan Informatif Tentang internasional Menjelang 21 November Pengusaha Ungkap Bocoran Penting Mengenai UMP 2025 Pastikan Anda menyimak sampai kalimat penutup.

1.1. Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023
2.1. Gubernur
3.1. 21 November
4.1. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
5.1. 10%

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 telah mengeluarkan ketentuan baru mengenai pengupahan, yang merupakan perubahan dari PP Nomor 36 Tahun 2021. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah, upah minimum provinsi (UMP) harus diputuskan oleh Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 21 November setiap tahunnya.

Namun, kebijakan ini memicu perdebatan antara serikat buruh dan para pengusaha. Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, ada perbedaan pandangan di mana buruh menolak kenaikan UMP, sedangkan pengusaha malah mendukungnya. Mereka berargumen bahwa kenaikan upah minimum bisa berdampak negatif pada daya saing usaha, terutama bagi sektor manufaktur, yang sangat bergantung pada biaya operasional.

Bob menegaskan bahwa untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah seharusnya mempertimbangkan penghapusan kenaikan pajak nilai tambah (PPN) sebagai langkah yang lebih tepat, alih-alih menambah beban bagi dunia usaha dengan menaikkan UMP.

Apabila tanggal 21 November jatuh pada hari libur, UMP harus diputuskan dan diumumkan satu hari sebelumnya. Penetapan UMP untuk tahun 2025 juga semakin mendekati, tetapi tampaknya posisi pemerintah yang cenderung untuk tidak menaikkan upah secara signifikan tetap menjadi kendala. Buruh sendiri menuntut kenaikan hingga 10% sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang ada.

Terbaru, serikat pekerja telah melakukan dialog dengan para pejabat terkait, termasuk Wakil Ketua DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan. Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S Cahyono, menyatakan bahwa rumusan pengupahan tahun ini berbeda dari tahun lalu, dan mengindikasikan bahwa beberapa ketentuan dalam PP 51 tidak dapat lagi diterapkan untuk penetapan UMP di tahun mendatang.