“Penundaan Pengumuman UMP 2025: Pengusaha Caution Agar Tidak Terjebak dalam Politisi”

Co.id Hai semoga semua impianmu terwujud. Di Situs Ini aku mau berbagi pengalaman seputar internasional yang bermanfaat. Konten Yang Terinspirasi Oleh internasional Penundaan Pengumuman UMP 2025 Pengusaha Caution Agar Tidak Terjebak dalam Politisi Jangan kelewatan simak artikel ini hingga tuntas.

Pemerintah hingga saat ini belum mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025. Penundaan ini diperkirakan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja.

Menurut informasi terbaru, pada Jumat, 22 November 2024, pengumuman UMP seharusnya dilakukan paling lambat pada 21 November setiap tahunnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memastikan bahwa penetapan UMP untuk tahun 2025 akan mengalami penundaan.

Bob, salah satu perwakilan pengusaha, menyatakan bahwa mereka masih menunggu keputusan resmi dari Kemnaker mengenai formula dan angka yang akan digunakan untuk menentukan UMP 2025. Dalam ketentuan PP yang ada, jika tanggal pengumuman jatuh pada hari libur atau akhir pekan, seharusnya pengumuman dimajukan sehari sebelumnya.

Di sisi lain, penting untuk dicatat bahwa sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2023, UMP tahun berikutnya wajib diumumkan paling lambat pada 21 November, sementara untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan diumumkan paling lambat pada 30 November. Namun, hingga tenggat waktu berlalu, pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penetapan UMP untuk tahun depan.

Dalam konteks ini, ada keprihatinan yang diungkapkan mengenai pengupahan agar tidak dipolitisasi, mengingat pentingnya isu tersebut bagi kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan dengan seksama keputusan yang diambil dalam merespons tuntutan yang ada di masyarakat.