• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

PPN 12% Memicu Kontroversi: Suara Pengusaha Minta Penundaan, DPR Terlibat!

img

Co.id Semoga kamu tetap berbahagia ya, Di Artikel Ini mari kita kupas tuntas sejarah internasional. Konten Informatif Tentang internasional PPN 12 Memicu Kontroversi Suara Pengusaha Minta Penundaan DPR Terlibat Tetap ikuti artikel ini sampai bagian terakhir.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sarman Simanjorang, yang menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dari APINDO, menyampaikan bahwa pihaknya memiliki rencana untuk memberikan aspirasi dari pelaku usaha kepada pemerintah mengenai usulan kenaikan PPN menjadi 12%, yang direncanakan berlaku pada 1 Januari 2025. Ia menjelaskan bahwa APINDO akan menghimpun masukan dari berbagai sektor usaha untuk meminta pertimbangan pemerintah dalam menunda atau bahkan membatalkan penerapan PPN 12% hingga kondisi ekonomi di Indonesia membaik.

Sementara itu, pernyataan dari Komisi XI DPR RI menunjukkan bahwa rencana penundaan implementasi PPN 12% yang disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, belum dibahas lebih lanjut oleh Komisi XI dan pihak Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan diskusi yang lebih dalam mengenai isu ini.

Dalam konteks yang lebih luas, Komisi XI juga menekankan pentingnya pemerintah mempertimbangkan kebijakan yang berkaitan dengan PPN, serta memberikan stimulus yang dapat meredam dampak negatif yang mungkin muncul akibat kenaikan PPN. Mereka mendorong Kementerian Keuangan untuk segera memulai pembahasan tentang potensi penundaan PPN 12% mengingat tekanan yang saat ini dialami oleh daya beli masyarakat, yang dapat berdampak buruk pada sektor usaha dan kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Demikian ppn 12 memicu kontroversi suara pengusaha minta penundaan dpr terlibat sudah saya bahas secara mendalam dalam internasional Saya berharap Anda mendapatkan insight baru dari tulisan ini kembangkan hobi positif dan rawat kesehatan mental. silakan share ke rekan-rekan. jangan lewatkan konten lainnya. Terima kasih.

© Copyright 2024 - TV7 News Informasi Berita Terupdate dan Terbaru Indonesia
Added Successfully

Type above and press Enter to search.

Close Ads