Prabowo Berkomitmen Laksanakan Putusan MK: Menteri Hukum Nikmati Hasil UU Ciptaker!

Co.id Selamat beraktivitas dan semoga sukses selalu. Saat Ini saatnya berbagi wawasan mengenai nasional. Informasi Terkait nasional Prabowo Berkomitmen Laksanakan Putusan MK Menteri Hukum Nikmati Hasil UU Ciptaker Mari kita bahas selengkapnya sampai selesai.

Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Istana Jakarta. Pertemuan tersebut membahas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai judicial review terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 yang berkaitan dengan Cipta Kerja.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Supratman, yang berlokasi di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Senin, 4 November 2024, Presiden menyatakan bahwa semua menteri yang hadir sepakat untuk melaksanakan keputusan MK. Menurut Supratman, saat ini sedang dalam tahap perumusan mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Menko Perekonomian.

Yassierli juga menekankan bahwa pemerintah menghormati dan akan menjalankan keputusan yang dikeluarkan oleh MK terkait UU Cipta Kerja. Supratman menambahkan bahwa Prabowo telah setuju untuk melaksanakan putusan tersebut, dengan fokus pada indeks hidup layak yang akan dipertimbangkan dalam penghitungan upah minimum.

Pembahasan mengenai hal ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dewan Pengupahan Nasional, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Diketahui bahwa pada tanggal 31 Oktober, MK telah mengeluarkan keputusan mengenai uji materi atas UU Cipta Kerja, mencabut 21 pasal dari undang-undang tersebut.

Yassierli menerangkan bahwa aspirasi dari berbagai pihak telah dikumpulkan dan disampaikan kepada Presiden, yang kemudian memberikan arahan untuk langkah lanjutan. Dia menambahkan bahwa ada tenggat waktu hingga 7 November untuk merumuskan sebuah regulasi terkait penetapan upah minimum, yang akan disampaikan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

Keputusan ini diambil setelah MK mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh beberapa pemohon, termasuk Partai Buruh, menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap kondisi tenaga kerja di Indonesia.