Prabowo Cabut, PNS Kemenko Marves Terancam, Apa Langkah Selanjutnya?

Co.id Dengan nama Allah semoga kalian selalu berbahagia. Dalam Tulisan Ini saya akan mengulas tren terbaru mengenai internasional. Informasi Relevan Mengenai internasional Prabowo Cabut PNS Kemenko Marves Terancam Apa Langkah Selanjutnya jangan sampai terlewat.

Pada tahun 2024, Prabowo Subianto telah mengambil langkah signifikan dalam restrukturisasi Kementerian Koordinator. Dalam kebijakannya, ia menetapkan beberapa kementerian koordinator, di antaranya Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, serta Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Di Jakarta, CNBC Indonesia melaporkan bahwa sejumlah pegawai dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) akan dialihkan ke Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan setelah penghapusan Kemenko Marves itu sendiri. Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menyatakan bahwa pegawai-pegawai tersebut akan resmi beroperasi di kementerian baru.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini memimpin Kemenko Bidang Infrastruktur telah berdiskusi mengenai pengalihan pegawai dengan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Kantor baru Kemenko Infrastruktur direncanakan berada di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, yang sebelumnya merupakan kantor Kemenko Marves.

AHY bertugas untuk menentukan jumlah formasi pegawai di Kemenko yang baru, dan sebagian pegawai sudah mulai bekerja di Kemenko Bidang Infrastruktur. Keputusan untuk menghapus Kemenko Marves diambil berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 mengenai struktur organisasi kementerian negara. Prabowo berkomitmen untuk membentuk struktur yang lebih efisien ke depannya.

Dengan adanya perubahan ini, Kemenko Infrastruktur tidak hanya diharapkan bisa mengelola kebijakan terkait pembangunan wilayah, tetapi juga mengintegrasikan beberapa fungsi yang dulunya terpisah. Prabowo mengindikasikan bahwa diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait akan dilakukan untuk menyusun struktur kementerian yang lebih optimal.