Tanpa Instruksi, Apa yang Terjadi?

Co.id Selamat datang semoga kalian mendapatkan manfaat. Dalam Opini Ini aku ingin berbagi insight tentang hukum yang menarik. Konten Yang Mendalami hukum Tanpa Instruksi Apa yang Terjadi Dapatkan wawasan full dengan membaca hingga akhir.

Mary Jane Fiesta Veloso, seorang wanita asal Filipina, menjadi sorotan internasional akibat keterlibatannya dalam kasus penyelundupan narkoba jenis heroin. Pada Rabu, 4 Maret 2015, dalam sidang di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, Mary Jane mengikuti prosesi doa yang dipimpin oleh Romo Bernhard Kieser, seorang rohaniawan dan saksi dalam persidangan tersebut. Meskipun awalnya dijadwalkan untuk dieksekusi, pelaksanaan hukuman mati terhadapnya akhirnya dibatalkan setelah pihak berwenang menyimpulkan bahwa ia adalah korban dari perdagangan manusia.

Pada Oktober 2010, Mary Jane dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman karena melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Dalam usaha perlindungan terhadapnya, Presiden Filipina saat itu, Benigno Aquino, meminta agar Mary Jane diberikan kesempatan untuk bersaksi dalam kasus perdagangan manusia yang melibatkan serangkaian kejahatan kompleks.

Kisah hidup Mary Jane dimulai pada 10 Januari 1985, di Nueva Ecija, Filipina. Sebagai anak bungsu dari lima bersaudara, ia tumbuh dalam kondisi keluarga yang serba kekurangan. Gagal dalam pernikahan pertamanya pada usia 17 tahun, Mary Jane berjuang sebagai tulang punggung keluarga dengan merawat dua anak perempuan secara mandiri.

Mary Jane ditangkap pada April 2010 di Bandara Adisucipto, Yogyakarta, setelah pihak keamanan menemukan 2,6 kilogram heroin dalam kopernya. Dia mengaku dijebak oleh perekrut yang memanfaatkan situasi ekonominya yang sulit. Klaim tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan pemerintah Filipina yang berupaya membuktikan posisinya sebagai korban.

Setelah ditunda eksekusi mati pada tahun 2015, upaya diplomatik terus dilakukan untuk membebaskan Mary Jane. Pada September 2022, pemerintah Filipina, di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr, mengajukan permohonan grasi. Puncak perjuangan terjadi pada November 2023, ketika Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan kemungkinan pemindahan Mary Jane ke Filipina setelah lebih dari 14 tahun menjalani hukuman di Indonesia.