Steven Kandouw Siap Ciptakan 25 Sekolah Superior Demi Masa Depan Sulut yang Gemilang!

Co.id Semoga kalian selalu dikelilingi kebahagiaan ya. Di Jam Ini saya akan mengupas informasi menarik tentang nasional. Informasi Lengkap Tentang nasional Steven Kandouw Siap Ciptakan 25 Sekolah Superior Demi Masa Depan Sulut yang Gemilang Ayok lanjutkan membaca untuk informasi menyeluruh.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw dan Denny Tuejeh, berkomitmen untuk memperbaiki sistem pendidikan di provinsi ini. Mereka menegaskan bahwa terdapat rencana yang jelas dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang merupakan bagian dari program kerja yang mereka ajukan. Menurut Steven, pendidikan di Sulut memiliki rekam jejak yang memuaskan, dan ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah tersebut.

Steven menjelaskan, IPM memiliki 14 indikator, dan salah satunya adalah pendidikan. Jika sektor pendidikan tidak diperhatikan dengan baik, maka IPM akan rendah. Oleh karena itu, ia bertekad untuk terus meningkatkan pendidikan serta menjalin kerjasama yang erat dengan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hasil IPM Sulut berada pada posisi terbaik di Sulawesi dan di antara yang terbaik di Indonesia, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Steven mencanangkan pembangunan 25 sekolah unggulan yang tersebar di 15 kabupaten dan kota, sebagai langkah nyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik jika mereka terpilih sebagai pemimpin daerah.

Pada debat publik kedua yang diselenggarakan oleh KPU Sulawesi Utara, yang berlangsung di gedung Wale Ne Tou di Tondano pada tanggal 23 November 2024, pasangan ini berhasil memikat perhatian banyak pendukung. Steven mengungkapkan, Setiap kabupaten atau kota akan memiliki dua sekolah unggulan, penekanan ini menunjukkan komitmen mereka untuk memperluas akses pendidikan berkualitas. Mereka juga mencatat bahwa selama ini, mereka mendapatkan 10 kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.