Terungkap! Nasib Honorer di Era Prabowo Menurut Menteri PANRB

Co.id Assalamualaikum semoga kita selalu bersyukur. Pada Artikel Ini saya ingin berbagi pandangan tentang internasional yang menarik. Catatan Penting Tentang internasional Terungkap Nasib Honorer di Era Prabowo Menurut Menteri PANRB, Ayok lanjutkan membaca untuk informasi menyeluruh.

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyanti, memberikan penjelasan mendalam mengenai progres kebijakan pengalihan status tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia memastikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mencegah terjadinya pemecatan masal di kalangan tenaga honorer.

Rini menyatakan, “Kami memiliki prinsip yang jelas, yaitu arahan dari pemerintah adalah untuk menghindari PHK massal, menjaga agar pendapatan mereka tetap utuh, dan meminimalkan pembengkakan anggaran.” Kementerian PANRB berencana untuk terus menggandeng Badan Kepegawaian Negara dan lembaga terkait lainnya dalam menyelesaikan isu yang ada.

Kebijakan ini mencakup berbagai langkah penting, seperti memperjelas status kepegawaian non-ASN, melakukan pemetaan dan identifikasi, serta mendorong tenaga honorer agar mau mengikuti pendaftaran dan seleksi PPPK. Rini mengungkapkan bahwa semua formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk PPPK di tahun ini akan difokuskan pada penyelesaian dengan tenaga honorer.

Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan pembukaan formasi Calon ASN yang mencapai 3,2 juta orang. Rini menjelaskan bahwa kebijakan pengalihan status ini adalah bagian dari program kerja 100 hari Kementerian PANRB, dan dia menegaskan bahwa program untuk 'menyelamatkan' tenaga non-ASN ini akan dilanjutkan. “Ini merupakan amanat dari Undang-Undang,” ungkap Rini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin, 28 Oktober 2024.

Dia menambahkan bahwa inisiatif ini adalah kelanjutan dari program yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, “Kami akan melakukan pengangkatan tenaga non-ASN pada tahun 2024, di mana 100% formasi akan dialokasikan untuk tenaga non-ASN, sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dengan Komisi II,” kata Rini.