Titiek Soeharto Buka Suara: Respon Blak-blakan terhadap Dua Kebijakan Prabowo

Co.id Selamat datang semoga kalian mendapatkan manfaat. Pada Hari Ini aku ingin mengupas sisi unik dari internasional. Artikel Ini Menawarkan internasional Titiek Soeharto Buka Suara Respon Blakblakan terhadap Dua Kebijakan Prabowo Yuk

Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Prabowo Subianto tengah menerapkan kebijakan baru yang berfokus pada efisiensi anggaran. Langkah ini termasuk memangkas 50% anggaran kementerian dan lembaga untuk perjalanan dinas. Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden terkait efisiensi belanja.

Dalam konteks ini, pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun anggaran 2025 mencapai Rp6,22 triliun. Meskipun ada pemangkasan anggaran, Komisi IV DPR RI mengingatkan agar KKP tetap berkomitmen untuk tidak mengalihkan anggaran yang berkaitan dengan masyarakat kelautan dan perikanan. Hal ini disampaikan oleh Titiek saat memimpin rapat pada tanggal 20 November 2024.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang diharapkan bisa mempertahankan komitmen tersebut. Penghematan ini sebenarnya merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo, dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dalam belanja perjalanan dinas. Titiek juga mengusulkan untuk mengadaptasi beberapa strategi yang diterapkan di era Soeharto, dengan mengedepankan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sektor pangan.

Menurutnya, BUMN harus mengutamakan kesejahteraan petani daripada mencari keuntungan semata. Dalam pandangannya, pemerintah saat ini bisa mengikuti langkah-langkah yang telah berhasil diambil oleh pendahulunya dalam menciptakan swasembada, terutama dalam hal beras.

Lebih jauh, Titiek menekankan pentingnya efektivitas pencapaian target program di tahun 2025, mengingat tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menerbitkan surat edaran yang mendesak kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan belanja perjalanan dinas hingga 50% pada tahun anggaran 2024.

“Kita bisa belajar dari sejarah. Ketika zaman Soeharto, kita berhasil swasembada beras, mengapa tidak kita terapkan lagi untuk meningkatkan kesejahteraan petani?” ujar Titiek, menekankan bahwa pendekatan yang tepat harus dilanjutkan untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik.