Anggaran Perjalanan Dinas Terpangkas Setengah, Hotel Bali & NTB Siaga Menghadapi Dampaknya!

Co.id Assalamualaikum semoga selalu dalam kasih sayang-Nya. Kini saya mau menjelaskan berbagai aspek dari ekonomi. Informasi Mendalam Seputar ekonomi Anggaran Perjalanan Dinas Terpangkas Setengah Hotel Bali NTB Siaga Menghadapi Dampaknya Dapatkan informasi lengkap dengan membaca sampai akhir.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, yang akrab disapa Cok Ace, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Pembina dan Penasihat PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra, menambahkan bahwa sektor perhotelan di NTB diperkirakan akan mengalami dampak signifikan akibat penurunan ini. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pemangkasan anggaran perjalanan dinas kementerian dapat mencapai 50% sebagai langkah penghematan.

Lanang menjelaskan, Jika pemangkasan anggaran perjalanan dinas telah diterapkan, dampaknya pada angka okupansi atau tingkat hunian kamar akan sangat terasa, bahkan bisa berkurang hingga 50%. Pada tanggal 23 Oktober dan 6 November 2024, Presiden RI memberikan arahan dalam Sidang Kabinet agar kementerian dan lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2024.

“Saat ini, kami tengah menunggu kebijakan lanjutan terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini,” kata Lanang pada detikBali di Mataram, Selasa. Dia menekankan pentingnya perjalanan dinas pejabat negara, yang berkontribusi sekitar 50% terhadap semua kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) serta wisatawan yang berlibur. Dampak dari kebijakan ini jelas akan terasa, ungkapnya.

Menkeu Sri Mulyani juga mengeluarkan surat edaran yang mendesak pejabat negara untuk melakukan penghematan belanja perjalanan dinas. Dalam surat yang diterbitkan pada 7 November 2024 tersebut, Sri Mulyani menyampaikan tujuh arahan khusus mengenai penghematan perjalanan dinas yang harus diterapkan pada sisa tahun anggaran 2024.

Cok Ace turut menyayangkan pembatalan agenda kementerian di berbagai daerah yang dipicu oleh kebijakan tersebut, karena kontribusi acara pemerintah terhadap pendapatan hotel mampu mencapai 50%. Pembatalan acara MICE yang direncanakan untuk tahun 2025 juga mulai terlihat setelah instruksi ini diterbitkan. Hotel-hotel di Bali dan NTB sekarang dalam posisi waspada, terutama mengingat potensi kehilangan pendapatan dari sektor MICE.

Meskipun demikian, Cok Ace mengindikasikan bahwa hingga saat ini belum ada pembatalan agenda pemerintah yang terjadi di Bali. Saya baru saja mengunjungi Nusa Dua dan sejauh ini belum ada pembatalan, ungkapnya. Namun, dampak kebijakan tersebut dirasakan oleh hotel-hotel di kota yang bergantung pada acara tersebut, sementara hotel di daerah kabupaten mungkin tidak akan terpengaruh secara signifikan.

Di sisi lain, Cok Ace mendapatkan keluhan dari pemilik hotel di Nusa Dua, Badung, karena seringnya kegiatan seremonial lembaga diadakan di lokasi tersebut. Tentu ada dampaknya, tetapi laporan dari anggota kami hingga saat ini belum menunjukkan adanya pembatalan, tambahnya.

Dia juga menyoroti bahwa kebijakan ini semakin menyulitkan pengusaha hotel yang telah menjalin pangsa pasar yang baik, terutama di tengah persaingan yang ketat dalam sektor perhotelan di Bali. PHRI berharap sektor pariwisata, terutama hotel, tidak terbebani dengan dampak yang signifikan akibat kebijakan ini.

Dalam menyikapi situasi ini, menteri/pimpinan lembaga diimbau untuk lebih cermat dalam menilai kegiatan perjalanan dinas yang tercantum dalam DIPA tahun anggaran 2024. Diharapkan akan ada penghematan minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas, dengan tetap mempertahankan efektivitas dalam pencapaian target program masing-masing kementerian dan lembaga.