Jepang Terjebak Dalam Gelombang Krisis: Ekonomi dan Pemerintah di Ujung Tanduk!

Co.id Hai semoga kamu selalu dikelilingi orang-orang baik. Kini saya mau menjelaskan manfaat dari internasional yang banyak dicari. Tulisan Tentang internasional Jepang Terjebak Dalam Gelombang Krisis Ekonomi dan Pemerintah di Ujung Tanduk Jangan sampai terlewat simak terus sampai selesai.

Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, mungkin akan menghadapi tantangan serius dalam membentuk pemerintahan yang stabil, yang memaksanya untuk bergantung pada dukungan partai lain dalam upaya meloloskan undang-undang. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang dapat mengganggu pemerintahan, bahkan berpotensi memperlambat reformasi ekonomi yang sedang berlangsung.

Menurut analis Shigeto Nagai dari Oxford Economics, meskipun Ishiba menunjukkan komitmen terhadap disiplin fiskal, dia mungkin harus berkompromi dan menghindari pembahasan langkah-langkah pendapatan baru yang sebenarnya krusial dalam jangka panjang. Meskipun tujuannya adalah untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di Jepang yang semakin menua, langkah-langkah ini pada gilirannya dapat berdampak pada pendapatan pajak pemerintah.

Permasalahan ini akan menjadi hambatan dalam meningkatkan belanja pemerintah, di mana Ishiba mungkin akan berupaya menawarkan pemotongan pajak dan peningkatan anggaran sebagai upaya konsesi. Pada pemilihan majelis rendah yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober, Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa gagal meraih mayoritas suara.

Kekalahan ini tentu akan memperlambat agenda reformasi LDP yang mencakup rencana peningkatan anggaran untuk pertahanan dan kesejahteraan sosial. Akibatnya, reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing Jepang mungkin berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.

Lebih dari itu, situasi politik yang tidak stabil juga dapat menurunkan kepercayaan dalam kalangan rumah tangga dan sektor bisnis. Sebelumnya, Ishiba menjanjikan dukungan lebih untuk rumah tangga guna mempercepat kenaikan upah dan revitalisasi daerah pedesaan. Salah satu partai oposisi, Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP), berpotensi untuk mendapatkan lebih banyak suara dengan mengusulkan subsidi energi untuk konsumen dan pajak yang lebih rendah bagi pekerja paruh waktu.

Ketua Asosiasi Eksekutif Perusahaan Jepang menegaskan pentingnya untuk tidak mengabaikan masalah ini dan mendorong semua pihak untuk berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif serta menghasilkan kebijakan yang efektif. Ketidakpastian ini diyakini juga akan memperlambat langkah Bank of Japan (BoJ) untuk meninggalkan kebijakan moneternya saat ini.

Jika situasi ini berlanjut, para pemimpin dari pihak oposisi semakin khawatir akan risiko kenaikan suku bunga yang dapat mempengaruhi konsumen dan bisnis. Koalisi Ishiba dengan Komeito kehilangan mayoritasnya pada pemilihannya yang lalu, memicu berbagai spekulasi mengenai masa depan pemerintahannya.

Terdapat laporan bahwa Ishiba berencana meluncurkan paket kebijakan ekonomi baru bulan depan yang mungkin menyertakan beberapa usulan dari DPP. Sementara itu, Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) mendesak semua pihak untuk bekerja sama dan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Situasi politik di Jepang memang menjadi begitu dinamis. Sejak tahun 2021, negara ini telah dipimpin oleh tiga perdana menteri, dan ada kemungkinan Ishiba juga tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini diungkapkan oleh pengamat Marcel Thieliant dari Capital Economics.

Sebelum mencalonkan diri, Ishiba mengalami situasi yang sulit setelah yen menguat, sementara pasar saham mengalami penurunan. Diperkirakan bahwa BoJ akan mempertahankan biaya pinjaman pada pertemuan mendatang dan banyak ekonom memprediksi akan ada kenaikan suku bunga pada bulan Desember.