Kemnaker Ingatkan Gubernur: Apa yang Terjadi dengan UMP 2025?

Co.id Hai semoga perjalananmu selalu mulus. Pada Saat Ini aku mau menjelaskan berbagai manfaat dari internasional. Ulasan Mendetail Mengenai internasional Kemnaker Ingatkan Gubernur Apa yang Terjadi dengan UMP 2025 Dapatkan wawasan full dengan membaca hingga akhir.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengonfirmasi bahwa pengumuman mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2024 tidak akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis, 21 November 2024. Hal ini disampaikan oleh pejabat Kemnaker dengan merujuk pada pernyataan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang menegaskan bahwa pihak pemerintah akan menghormati dan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menjadi informasi penting, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 mengenai pengupahan, disebutkan bahwa pengumuman UMP untuk tahun 2024 seharusnya dilakukan paling lambat pada 21 November dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebelum 30 November 2024. Sunardi, Kepala Biro Humas Kemnaker, menegaskan bahwa regulasi akan mempertimbangkan partisipasi yang berarti sesuai dengan laporan yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Penyebab mundurnya pengumuman ini adalah terkait dengan Putusan MK yang berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam keterangan tersebut, Kemnaker meminta kepada seluruh Gubernur untuk bersabar menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai penetapan upah minimum untuk tahun 2025. Regulasinya akan mempertimbangkan berbagai aspek yang muncul setelah keputusan MK terkait uji materi Undang-Undang Cipta Kerja.

Sunardi juga menunjukkan bahwa proses pembahasan dan kajian untuk kebijakan upah minimum tahun 2025 telah melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pengusaha dan serikat pekerja. Jika jadwal pengumuman bertepatan dengan hari minggu atau hari libur, maka UMP dan UMK harus diumumkan sehari sebelumnya. Saat ini, regulasi mengenai upah minimum tahun 2025 masih dalam tahap kajian, sehingga Kemnaker meminta para Gubernur untuk menunggu informasi terbaru.

Lebih lanjut, Sunardi menjamin bahwa terdapat rencana kenaikan UMP untuk tahun 2025. Pemerintah berkomitmen untuk mempertimbangkan dengan seksama kebijakan yang akan diambil agar dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk pekerja dan pengusaha.