Langkah Berani Tanpa Bimbingan

Co.id Assalamualaikum semoga hari ini menyenangkan. Dalam Tulisan Ini mari kita bahas tren hukum yang sedang diminati. Informasi Praktis Mengenai hukum Langkah Berani Tanpa Bimbingan Baca tuntas artikel ini untuk wawasan mendalam.

Setyo Budiyanto bukan sosok asing di dunia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia telah menjabat di berbagai posisi penting di lembaga antikorupsi ini, termasuk sebagai Direktur Penyidikan KPK pada tahun 2020 dan Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK pada tahun 2019. Sebelumnya, ia juga menjadi Koordinator Wilayah III KPK serta Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK.

Dalam perjalanan karier kepolisian, Setyo Budiyanto juga memiliki pengalaman di wilayah Papua. Dia pernah menjabat sebagai Kapolres Biak Numfor, Kapolres Teluk Wondama, serta memegang posisi penting lainnya seperti Wadirreskrim Polda Papua dan Dirkrimsus Polda Papua.

Pada Kamis lalu, dalam pemungutan suara yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta, Setyo resmi terpilih sebagai Ketua KPK untuk periode 2024-2029. Dia berhasil meraih 46 suara, mengalahkan para calon lainnya termasuk Johanis Tanak dan Agus Joko Pramono yang juga mendapat dukungan signifikan.

Dalam sesi uji kelayakan di DPR RI, Setyo menyampaikan pendapatnya terkait pentingnya operasi tangkap tangan (OTT), yang menurutnya masih perlu dilakukan untuk mengungkap kasus-kasus besar. OTT harus dilakukan dengan cara yang ketat untuk mengatasi potensi praperadilan, ungkapnya.

Lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967, Setyo memiliki pengalaman yang kaya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Sebelum menduduki posisi Ketua KPK, dia menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian, dengan pelantikan pada 22 Maret 2024. Tak hanya itu, ia juga memiliki rekam jejak sebagai penyidik utama Bareskrim Polri dan analis kebijakan di Otoritas Jasa Keuangan.

Setyo Budiyanto adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1989. Semoga ini dapat membuka kesempatan untuk mengungkap kasus-kasus besar, kata Setyo dalam uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung di DPR RI pada Senin, 18 November.