Menaker Temui Prabowo di Istana: Diskusi Strategis Pasca Putusan MK Tentang UU Ciptaker!

Co.id Semoga senyummu selalu menghiasi hari hari dan tetap mencari ilmu. Dalam Waktu Ini saya akan mengupas informasi menarik tentang nasional. Pandangan Seputar nasional Menaker Temui Prabowo di Istana Diskusi Strategis Pasca Putusan MK Tentang UU Ciptaker Simak artikel ini sampai habis

Yassierli, dalam sebuah konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal 4 November 2024, menyampaikan langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah dalam menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai judicial review Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menegaskan bahwa pemerintah menghargai hasil keputusan MK terkait UU Nomor 6 Tahun 2023.

Yassierli menjelaskan bahwa telah dilakukan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Pengupahan Nasional, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha mengenai putusan MK tersebut. Pada tanggal 31 Oktober 2024, MK mengeluarkan putusan mengenai uji materi UU Cipta Kerja.

Dalam pertemuan tersebut, Yassierli menyatakan bahwa aspirasi yang dihimpun dari berbagai pihak sudah disampaikan kepada Presiden, yang juga memberikan arahan mengenai tindak lanjutnya. Saat ini, pemerintah berupaya merumuskan langkah-langkah yang akan diambil dengan batas waktu hingga 7 November untuk mengeluarkan surat edaran atau peraturan terkait penetapan upah minimum, yang akan disampaikan kepada seluruh gubernur di Indonesia.

Dalam konteks ini, pembahasan dengan Prabowo lebih berfokus pada upah minimum provinsi (UMP). Yassierli bertemu dengan Prabowo Subianto di Istana Presiden yang juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Ia menambahkan bahwa saat ini sedang berlangsung perumusan terkait upah minimum, sembari mempertimbangkan 20 pasal atau norma lainnya yang perlu dibahas secara mendalam.

Keputusan MK ini mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh pemohon, termasuk yang berasal dari Partai Buruh, menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu ketenagakerjaan dalam undang-undang tersebut.