PPN 12% Mulai 2025: Fakta di Balik Kebijakan yang Bukan Salah Prabowo!

Co.id Bismillahirrahmanirrahim salam sejahtera untuk kalian semua. Dalam Blog Ini mari kita eksplorasi internasional yang sedang viral. Tulisan Tentang internasional PPN 12 Mulai 2025 Fakta di Balik Kebijakan yang Bukan Salah Prabowo Dapatkan gambaran lengkap dengan membaca sampai habis.

Pada tahun 2024, pelaksanaan pemilihan presiden akan menjadi perhatian utama, dan Mohamad Hekal, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, menegaskan bahwa siapapun yang terpilih harus siap menghadapi beban dari kebijakan yang ada. Menurutnya, pemerintah memiliki mandat untuk mematuhi Undang-Undang, salah satunya adalah kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sejak disahkan oleh DPR dan pemerintah pada 2021.

Hekal menyoroti dalam program Closing Bell CNBC Indonesia bahwa kewajiban untuk menaikkan PPN menjadi 12% berdasarkan amanat undang-undang. Ia juga mengungkapkan keterkejutannya atas perubahan kebijakan ini, yang tiba-tiba muncul tersebut. Penyesuaian tarif PPN ini sendiri sudah direncanakan secara bertahap, dimulai dari tahun 2022 dimana tarif naik menjadi 11% dari sebelumnya 10%.

Di tengah kebijakan ini, Hekal mengingatkan bahwa perubahan tidak mudah dilakukan karena Pasal 7 ayat 3 UU tersebut menetapkan bahwa penyesuaian tarif hanya dapat dilakukan saat pembahasan RAPBN. Meski begitu, Hekal menyarankan bahwa tindakan yang bisa diambil adalah memberikan program stimulus untuk mengurangi dampak dari kenaikan tarif PPN.

Fraksi Partai Gerindra menjelaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% pada Januari 2025 didasarkan pada pengalaman negara lain, khususnya Filipina, yang sebelumnya mengalami kesulitan ekonomi akibat kenaikan tarif pajak yang dilakukan secara mendadak. Hekal menekankan pentingnya pendekatan yang bertahap untuk menghindari dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian.

Selain itu, Hekal menambahkan bahwa meskipun terdapat penolakan dari Fraksi PKS, UU HPP disetujui oleh delapan fraksi lain dalam DPR. Ia berharap agar pemerintah dapat mempersiapkan program-program yang dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif dari kebijakan ini.

Dia juga memastikan bahwa barang dan jasa pokok, seperti bahan makanan, pendidikan, dan kesehatan, tidak akan dikenakan tarif PPN, meskipun penerimaan PPN menyumbang sekitar 40% dari total penerimaan negara, turut memberikan dampak dari pajak lainnya. Dengan demikian, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk menjaga kesejahteraan masyarakat sepanjang proses transisi ini.